Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / NASIONAL / DPR RI Minta Presiden Evaluasi Kinerja Polisi Di Papua

DPR RI Minta Presiden Evaluasi Kinerja Polisi Di Papua

Jakarta, PAPUANEWS.ID – DPR RI dalam hal ini anggota komisi III, Ahmad Ali meminta Presiden RI, Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian di Papua karena diduga ketidaknetralannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 beberapa bulan lalu.

Menurut Ahmad, Kepolisian di Papua bertindak tidak netral dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2017 lalu.

“Kita pertanyakan kinerja kepolisian di Papua dalam mengawal pelaksanaan pilkada yang terindikasi tidak netral,” kata Ahmad pada redaksi PAPUANEWS.ID di Jakarta Jumat kemarin (14/4).

Ahmad menjelaskan tentang aparat kepolisian di Papua juga bertindak tidak netral saat menangkap 19 orang kepala distrik se-Kabupaten Jayapura Papua. Ia pun mengaku bahwa dirinya telah bertemu dan berdiskusi dengan 19 kepala distrik yang dijadikan tersangka dan sejumlah tokoh adat di Kabupaten Jayapura.

Baca juga :   Sikapi Permasalahan Ketenagakerjaan Di PT.Freeport, Industri ALL Global Union Surati Presiden

Pertemuan Ahmad dengan 19 kepala distrik tersebut berkaitan dengan penangkapan yang tidak wajar oleh pihak kepolisian tentang saat membawa paksa 19 kepala distrik karena petugas Kepolisian melengkapi diri dengan senjata api layaknya menangkap teroris.

Para kepala distrik itu dibawa paksa anggota kepolisian dari Jayapura ke Jakarta kemudian mencekal sejumlah kepala adat di Bandara Sentani.

“Cara polisi menangkap 19 kepala distrik melukai cara keadilan karena aparat bertindak tidak wajar,” tutur Ahmad.

Ahmad menegaskan kepala distrik hanya mengirim surat kepada atasannya sehingga tidak perlu diperlakukan seperti teroris atau penjahat yang berbahaya.

Selain meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi, Ahmadpun mengirim rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi masyarakat di Kabupaten Jayapura setelah pilkada.

Baca juga :   Aktor Dibalik Aksi KNPB Dan OPM

Rekomendasi itu terkait kasus penangkapan 19 kepala distrik itu tidak termasuk ranah pidana sehingga dapat diselesaikan melalui pelanggaran pilkada.

“Seharusnya dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi), bukan polisi yang menjadikan tersangka kepala distrik disidangkan di pengadilan,” ujar Ahmad.

Ahmad menduga proses sidang 19 kepala distrik di Pengadilan Negeri Kelas I Jayapura sebagai rekayasa untuk kepentingan kelompok tertentu dan upaya membungkam “suara” rakyat.

Bentuk kecurigaan lainnya menurut Ahmad yakni kejanggalan Panita Pengawas Pemilu (panwaslu) yang mengeluarkan PSU sebagai rencana yang diciptakan kelompok tertentu.(YK)

Komentar Anda

About Yakleb

Beriman | Jujur | Berkarya | Demi cita-cita Papua untuk INDONESIA

Check Also

Wakil Ketua Komisi I DPR : Kalau Tentara Ditarik, Terus Mau Diganti Hansip?

Jakarta, PAPUANEWS.ID –¬†Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin tidak setuju jika ...