Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / NASIONAL / PMKRI Minta Presiden Tuntaskan Masalah HAM Di Papua

PMKRI Minta Presiden Tuntaskan Masalah HAM Di Papua

Jakarta, PAPUANEWS.ID – Presiden Jokowi diminta untuk membangun Papua tidak setengah setengah, selain pembangunan infrastruktur Jokowi juga diminta untuk menyelesaikan masalah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tuntutan banyak masyarakat di Papua khususnya yang baru baru terjadi di Deyai.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/8).

Ketua Presiden PMKRI Angelo Wake Kako mengatakan, pihaknya tidak ingin niat baik Pemerintah Jokowi yang selama ini fokus membangun Papua akhirnya tidak dihargai karena kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.

Ia mencontohkan peristiwa terakhir adanya penembakan oleh oknum aparat yang menewaskan satu warga di Deiyai, Papua.

Baca juga :   Lukas Enembe: Masyarakat Papua Tidak Boleh Ikut-ikutan Demo

“Kami berharap agar pemerintah segera menuntaskan persoalan HAM di Indonesia, khususnya Papua” kata Angelo dalam keterangan tertulisnya.

Menanggapi permintaan PMKRI itu, kata Angelo, Presiden berjanji akan berupaya menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Namun, Jokowi mengakui pemerintah masih membutuhkan waktu.

Saat ini, pemerintah terus membangun komitmen untuk mengarahkan penanganan persoalan di Papua dari pendekatan kemanan menuju pendekatan kesejahteraan.

Angelo mengatakan, ikhtiar pemerintah membangun dari pinggiran secara perlahan sudah mulai dirasakan, sebagai organisasi yang memiliki basis terbesar di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat seperti di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua, PMKRI mengapresiasi geliat pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut, PMKRI juga menyatakan dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Baca juga :   Inilah Agnex Yomima Yaru, Paskibraka Nasional Asal Papua

PMKRI menganggap aturan tersebut menandakan ketegasan pemerintah dalam menghadapi ormas anti-Pancasila dan radikal.

“Namun, tadi kami sampaikan ke Bapak Presiden bahwa perppu bukan solusi final terhadap masalah bangsa ini. Persoalan kesenjangan harus menjadi priorotas perhatian pemerintah. Kesenjangan menjadi akar munculnya radikalisme,” tutup Angelo. (dw)

Komentar Anda

About DAWAR

Berbagi kebahagiaan dengan Cinta yang natural dan berimbang | Surf Your Life | Brake The Limit.

Check Also

Presiden : Harga BBM Naik Rp 500, Jakarta Demo Sampai 4 Bulan, Coba Lihat Warga Papua

Jakarta, PAPUANEWS.ID – Presiden RI Ir. Joko Widodo menyinggung atas kenaikan yang beberaa kali naik ...