Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / INTERNASIONAL / Isu referendum West Papua Cacat Hukum dan Gagal Didorong dalam PIF ke-47

Isu referendum West Papua Cacat Hukum dan Gagal Didorong dalam PIF ke-47

Port Moresby, PAPUANEWS.ID – Dalam pertemuan Pemimpin Forum Pasifik ke-46 di Papua Nugini (PNG), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), gereja dan gerakan sosial yang mewakili lebih dari 42 organisasi serta 13 negara dan wilayah meminta Pemimpin Forum untuk mengangkat kembali isu Papua Barat kembali gagal.

Sebelumnya, tiga dari empat pengajuan kebijakan publik regional Pasifik melalui proses Sub-Komite Khusus Regionalisme (SSCR) pada tahun 2015 meminta kepemimpinan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill sebagai Ketua Forum, namun Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill menolaknya adanya pengajuan kebijakan tersebut dikarenakan Papua merupakan wilayah integritas Republik Indonesia yang mempunyai Dasar Hukum yang kuat.

Komunitas masyarakat sipil dan gereja di Pasifik berpendapat keadaan di West Papua yang sesungguhnya baik-baik saja namun pandangan buruk oknum-oknum yang ingin papua merdeka semakin membuat keadaan menjadi tidak bersahabat dan juga PBB telah melakukan berbagai penelitian terkait dengan pelanggaran HAM di papua namun tidak ditemukan titik mula pelanggaran HAM. Yang ada hanyalah suatu permasalah biasa yang pelaku dan pemula pembuat masalah berawal dari oknum masyarakat itu sendiri dan dipakai oleh orang-orang yang tidak betanggung jawab sebagai kampanye papua merdeka.

Baca juga :   "A Night In Papua" Menyulap California serasa di Papua

O’Neill mengatakan bahwa, “kami juga akan mendesak pemerintah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Republik Marshall Islands, Tuvalu, Nauru, Palau dan Tonga, agar dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa, yang sebenarnya tidak ada pelanggaran HAM di Papua”.

Komunitas masyarakat sipil Pasifik sangat mendukung Kepulauan Pasifik untuk menyatakan kepada PBB bahwa, Isu referendum dalam pengawasan internasional di Papua sebenarnya tidak ada dan masyarakat Papua sangat Nyaman dan sejahtera Bersama Pemerintah Indonesia.(red,Cs)

Komentar Anda

About Charles Suebu

Netizen asal Papua yang memiliki pandangan berbeda terhadap dunia luar.

Check Also

KAPP Apresiasi Tawaran Kerja Sama Pemerintah Inggris

Jayapura, PAPUANEWS.ID – Tawaran kerja sama datang dari tim Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau dari Pemerintah ...