Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / NASIONAL / 10 % Jatah Saham Untuk Papua

10 % Jatah Saham Untuk Papua

Jakarta, PAPUANEWS.ID – Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua akan mendapat jatah saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen. Saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dilepas ke Papua melalui skema divestasi. Kepemilikan saham itu merupakan kali pertama terjadi selama dua kali Freeport meneken kontrak karya (KK) di tahun 1967 maupun di 1991.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat yang mengalokasikan saham untuk Papua. Lukas mengungkapkan pemerintah dan masyarakat Papua satu kata dan sepakat dengan pemerintah pusat, dalam bernegosiasi Freeport. “Baru kali ini terjadi. Sebelumnya baik dalam Kontrak Karya pertama maupun kedua, tidak ada alokasi saham untuk masyarakat Papua,” kata Lukas, Jakarta, Minggu (8/10).

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi M. Djuraid menjelaskan sikap Lukas itu disampaikan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 7 Oktober kemarin. Jonan mengundang Lukas makan siang di rumah dinasnya. Lukas didampingi Bupati Puncak Jaya Willem Wandik, dan anggota Komisi 7 DPR Dapil Papua Tonny Wardoyo. Sementara Jonan didampingi sejumlah pejabat Kementerian ESDM di antaranya Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot. “Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar Jonan kembali terlibat dalam perundingan dengan Freeport,” ujarnya.

Baca juga :   Arab Saudi Kuliahkan 63 Putra-Putri Papua di LIPIA Jakarta dan Aceh

Dalam makan siang itu Jonan menjelaskan perkembangan perundingan dengan Freeport. Termasuk pertemuan dengan Presiden dan CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson dan Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Tonny Wenas pada 6 Oktober di kantor Kementerian ESDM.

Jonan mengklarifikasi informasi yang menyebut Freeport menolak divestasi 51 persen saham. Sesuai hasil pertemuan dengan Adkerson, Jonan menjelaskan bahwa Freeport tetap memegang komitmen sesuai kerangka dasar (framework) yang telah disepakati sebelumnya. Di antaranya divestasi saham 51 persen saham, pembangunan smelter, dan pendapat negara secara agregat lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya.

“Yang menjadi keberatan Freeport adalah hal-hal teknis menyangkut mekanisme, timing, dan valuasi divestasi. Inilah poin-poin yang saat ini sedang dirundingkan Freeport dengan pemerintah,” ujarnya.

Baca juga :   Hadapi Penyaderaan Di Papua, TNI Kedepankan Langkah Persuasif

Hadi tidak menjelaskan mekanisme kepemilikan 10 persen bagi masyarakat Papua. Hanya dijelaskan jumlah 10 persen itu akan dialokasikan secara proporsional untuk pemerintah provinsi, pemkab yang wilayahnya terdapat operasi Freeport, dan masyarakat adat.

Negosiasi antara pemerintah dengan Freeport terkait lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport sudah bersedia melepas KK dan menjadi IUPK. Hanya saja perundingan yang berlangsung sejak Februari dan dijadwalkan selesai 10 Oktober nanti belum capai titik temu.

Komentar Anda

About Admin 2

Generasi muda yang ingin memajukan Papua dengan menjujung tinggi adat dan istiadat serta dengan dasar-dasar nilai Keagamaan.

Check Also

Presiden : Harga BBM Naik Rp 500, Jakarta Demo Sampai 4 Bulan, Coba Lihat Warga Papua

Jakarta, PAPUANEWS.ID – Presiden RI Ir. Joko Widodo menyinggung atas kenaikan yang beberaa kali naik ...